SIKKA. spektrum-ntt.com || Pemerintah Kabupaten Sikka, pada Kamis (16/12/2021), melaksanakan sosialisasi pra pelaksanaan konstruksi pekerjaan yang bersumber dari dana pinjaman PEN daerah tahun 2021 kepada para penyedia jasa.
Kegiatan yang berlangsung di Sikka Convension Centre (SCC) tersebut dihadiri oleh Bupati Sikka dan Wakil Bupati Sikka, Kejari Sikka, pengawas Kecamatan dan pimpinan OPD, diawali dengan pemaparan total dan progres proyek pinjaman PEN Sikka, dan diakhiri dengan penandatanganan kontrak bidang Bina Marga, Dinas PUPR Sikka yang diwakili secara simbolis oleh 10 penyedia jasa.
Ke-10 (sepuluh) paket penyedia jasa yang menandatangani kontrak kerja proyek pinjaman PEN Sikka dari bidang Bina Marga DPUR yaitu Peningkatan jln Key-Riit, Nilai kontrak Rp.7.572.159.000 oleh CV. Enam Bersaudara, Peningkatan Jln Wolofeo-Woloara, Nilai Kontrak Rp. 2.512.563.000 oleh Cv. Indah Karya, Peningkatan Ruas jln Talibura- Napungmali, Nilai Kontrak Rp. 909.836.000 oleh Cv. Salvator, pembangunan jln Biston-Nuaria, nilai kontrak Rp. 758.023.000 oleh CV. Wairterang Jaya Abadi, peningkatan jln Bola-Hale, nilai kontrak Rp.10.431.285.000 oleh Cv. Sahabat Emas Abadi.
Kemudia, peningkatan jln Waiara- Lakakotat, nilai kontrak Rp.2.818.997.000 oleh Cv. Triofa perkasa Sejati, peningkatan jln Namangkewa-Baomekot, nilai kontrak Rp. 5.854.820.000 oleh Cv. Adi Jaya, pengawasan jln paket 3, nilai kontrak Rp. 584.009.360 oleh Cv. Saba Consult, pengawxasan jln paket 4, nilai kontrak Rp. 283.382.000 oleh Cv Hasta Perkasa Engginering, dan pengawasan jln paket 5, nilai kontrak Rp. 162081.700 oleh Cv. Dipa Mitra Konsultan.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Sikka, Frederikus Fidelis K. Djen, ST, dalam paparanya menyampaikan, tahapan sebanyak 159 paket. Yang sudah terkontrak 89 paket dengan total nilai 116 miliar lebih, dengan perincian Dinas Kesehatan satu paket dan dinas PUPR 88 paket. Sementara dari kondisi tersebut dapat disimpulkan yang belum terkontrak ada 70 paket senilai 99 milar lebih yang terdiri dari dinas kesehatan 17 paket, dan Dinas PUPR 53 paket sebesar 60 miliar lebih.
Dari kondisi ini, Frederikus melanjutkan bahwa dalam proses pelelangan yaitu ada 57 paket yang belum dilaksanakan dan sementara diproses baik review di tingkat PPK maupun di Pokja. Sementara yang belum di laksanakan yaitu di 17 paket di Dinas Kesehatan karena masih menunggu hasil perencanaan teknis yang sekarang sedang dilaksanakan.
“Kita berharap, muda-mudahan 31 Desember perencanaan teknisnya sudah selesai dan bisa dilaksanakan proses penyediaan untuk pelelangan jasa konstruksi”, Ungkapnya.
Bupati Sikka, Fransiskus Robertgo Diogo, S.Sos.,M.Si, dalam sambutanya menyatakan bahwa tahap awal yang direncanakan 54 miliar dan laporan kontraknya baru 50 persen artinya harus mencapai minimal 70 persen di bulan ini, setelah 70 porsen terealisasi akan ditransfer lagi sebesar 97 miliar dan sisanya akan terjadi di tanggal 31 maret 2022 yang akan datang.
Sedangkan untuk kontrak pengerjaanya, Bupati Robi menyatakan bisa melampaui paling lambat dua bulan setelah pencairan. “Waktu saya konsultasi di PT.SMI, apakah pengerjaan bisa diselesaikan sampai dengan akhir tahun, dan mereka katakan tidak. Paling lambat dua bulan setelah pencairan, artinya proses pengerjaan diselesaikan di bulan mei dan Juni”,Ungkapnya.
Ia melanjutkan, apabila ada hal-hal khusus maka Bupati bisa melakukan konsultasi dengan PT.SMI untuk melakukan adendum kontrak pinjaman. “Kalau ada hal-hal khusus tetapi kita tetap pada perencanaan ini. Jadi ini tidak main-main untuk Dinas PUPR dan Kesehatan”,Lanjutnya.
Robi lebih lanjut memohon kepada para penyedia jasa tidak boleh istirahat dan bersantai-santai dalam pengerjaan proyek tersebut karena akan berdampak pada kualitas pengerjaan. “Mohon untuk tidak boleh tidur. Kerja 1X24 jam dan kalau anda bersantai-santai bisa kacau semua ini. Disiplin harus tinggi. tidak boleh ada temuan sedikitpun. setiap pencairan itu ada review. dan review ini tidak ampun. tidak bayar, ya tidak bayar”,Tegasnya.
Robi juga mengingatkan kepada para penyedia jasa atau kontraktur untuk tidak boleh sampai pada kerugian negara, dan akan dikendalikan oleh Pokja, inspetorat masuk dalam pokja dan Ia akan kawal ketat, didukung lagi dengan pengawasan masyarakat di lapangan mulai dari Camat, Kades/Lurah dan masyarakat yang ditunjuk dengan SK Bupati.
“Kalau camat, desa, lurah dan pengawas saya bilang bongkar, bongkar. tidak main-main. kalau mereka katakan tidak bayar- tidak bayar. kita tidak akan main-main dengan ini, dan saya tidak mau difitnah. bongkar-bongkar. kalau rekanan bandel, usir saja. stop bekerja. putus kontrak. sederhana”,Tegas Bupati Robi.