TTS.Spektrum-ntt.com || Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI) melontarkan sejumlah kritikan Keras mengenai pengelolaan Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Timur dan khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Kritikan ARAKSI disampaikan langsung Ketua Umum ARAKSI, Alfred Baun SH, didampingi salah satu pengurus ARAKSI, Maci Selan, kepada sejumlah awak media dalam Jumpa Pers yang berlangsung di Aula Hotel Jatih Asih, Kota Soe-TTS, Selasa, 24/02/2026.
Ketua ARAKSI Alfred Baun, menyoroti pengelolaan program MBG yang dilakukan secara tertutup oleh pihak Badan Gizi Nasional (BGN) kabupaten TTS bersama semua SPPG yang telah beroperasi.
"SPPG ditempatkan oleh negara tapi pengelolaan di NTT khususnya TTS ini tertutup. Saya menduga korwil melarang media dan kontrol publik lain untuk masuk ke dapur ini untuk menutupi fakta-fakta buruk yang terjadi," ujar Alfred.
Menurut Alfred, pihak BGN maupun SPPG tidak seharusnya melarang awak media dan kontrol publik lainnya untuk mengetahui setiap tahapan pengelolaan program MBG.
"Jika tidak ada yang disembunyikan, kenapa dapur harus tertutup? Transparansi bukan pilihan, itu kewajiban", Tegas Ketua ARAKSI.
Alfred juga menduga adanya mark-up belanja bahan baku untuk MBG yang terjadi di setiap SPPG.
"Dari fakta lapangan saja kita sudah bisa melihat bahwa porsi makanan sampai jenis buah yang diberikan kepada anak-anak tidak sama, padahal anggarannya sama untuk setiap porsi", Ungkap Alfred yang juga mengatakan bahwa ARAKSI telah mengantongi sejumlah data.
Mengenai dugaan korupsi, mantan anggota DPDR Provinsi NTT itu juga mengecam keras tindakan SPPG yang mementingkan keuntungan pribadi ketimbang manfaat dari program nasional MBG.
"Kita sempat berbicara dengan salah satu pihak SPPG yang mengatakan bahwa setiap hari mereka siapkan makanan dan distribusi, kemudian semua makanan itu mau dimakan atau tidak tetap mereka harus dibayar oleh negara karena telah menyediakan. Nah kalau banyak yang tidak makan berarti asas manfaatnya bagaimana?", pungkas Alfred.
Alfred juga menyentil kepengurusan program MBG yang terkesan dikuasai oleh salah satu partai politik.
"Anggaran dikucurkan untuk dikuasai oleh salah satu jalur partai, karena itu ARAKSI mau bilang bahwa, jangan jual kemiskinan rakyat untuk kepentingan lain. Program ini harus murni untuk rakyat, bukan untuk kelompok tertentu,” Seru Alfred.
Diakhir pernyataannya, Alfred menilai Kabupaten TTS belum sepenuhnya siap menerima dan menjalankan program tersebut. Ia menyebut pelaksanaannya terkesan dipaksakan tanpa kesiapan sistem pengawasan dan manajemen yang matang.
Menyikapi kondisi itu, Alfred mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan audiens dengan Pemda TTS sebagai Satgas untuk mempertanyakan sejumlah polemik program MBG.
Alfred juga mendesak BGN Pusat untuk mengaudit dan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan program MBG di kabupaten TTS. (SN/Mega)