Kupang.Spektrum-ntt.com || Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) menyerahkan sejumlah dokumen rekrutmen Calon Anggota Legislatif 2024 ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi NTT. Selasa 11 April 2023 pagi.
Pantauan media, prosesi penyerahan dokumen Bacaleg oleh Ketua DPC Sumba Barat Daya, Yohanes Ngongo diterima langsung oleh, Ketua DPD Hanura NTT, Drs. Refafi Gah, SH., M.Pd, Sekretaris DPD, Elias Koa, S.I.P dan Ketua Bapillu, Siprianus Woka Ritan, SE.
Ketua DPC Partai Hanura Sumba Barat Daya kepada media ini seusai penyerahan mengatakan, semua dokumen Bacaleg dari lima dapil di SBD mengatakan telah selesai dan lengkap. Tinggal nantinya disesuaikan dengan jadwal tahapan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum.
"Ini salah satu tahapan internal partai yang sudah kita selesaikan dalam menghadapi Pemilu 2024. Selain penyerahan dokumen, untuk persiapan pemilu mendatang kami DPC Sumba Barat Daya sudah sangat siap bertarung di 2024 mendatang," katanya.
Ia mengaku, bahwa seluruh bacaleg calon Legislatif di lima dapil yang ada di SBD semua sudah terisi dengan kuota yang ditentukan dan siap memenangkan Partai Hanura di SBD dengan setiap dapil satu kursi.
Dikatakan Ketua DPC itu, Partai Hanura SBD secara realistis menarget 5 kursi atau 20 persen dari 35 kursi yang di DPRD Sumba Barat Daya dari hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
"Setelah melihat potensi dengan komposisi bacaleg kita hari ini, saya optimis target lima kursi dari yang 35 kursi yang ada di DPRD SBD sekarang ini tercapai," kata Yohanes yang masih merahasiakan nama-nama bacaleg tersebut.
Pada Pemilu 2019 lalu, sambungnya, perolehan suara Partai Hanura untuk DPRD SBD berhasil menempatkan kadernya sebanyak dua kursi. Ke depan semua kader dan bakal calon anggota legislatif menyatakan telah siap berjibaku untuk menjadi pemenang di 2024 dan siap memberikan warna yang baru dalam proses pembangunan daerah, jelasnya.
Sementara, Ketua DPD Partai Hanura NTT, Drs. Refafi Gah, SH., M.Pd menyebutkan, setiap bacaleg harus dilaporkan kepada DPD Partai Hanura NTT. Nantinya, akan ada tim khusus yang secara senyap memantau tim sukses dari bacaleg masing-masing.
"Setiap Bacaleg yang bertarung harus dilaporkan ke DPD. Kita jadi kita tahu karena kita punya tim senyap akan menyelidiki tim suksesnya betul atau tidak bekerja," jelasnya.
Setitik harapan juga disampaikan oleh Ketua DPD Hanura NTT kepada seluruh bakal Calon Anggota Dewan di 2024, agar kehidupan demokrasi jauh lebih baik dari apa yang pernah kita alami di masa lalu. Meski di masa lalu pada pemilu 2019 ada cerita sendiri konflik internal Partai, tak ada salahnya kita tetap berharap adanya perbaikan di masa kini dan mendatang. Ada beberapa harapan yang perlu kita sampaikan kepada para wakil rakyat yang terhormat agar nuansa kehidupan politik yang demokratis terasa lebih indah dan bermakna.
Ia mengatakan, Pertama dan terutama, kita berharap para wakil rakyat itu benar-benar menempatkan dirinya sebagai wakil rakyat yang bekerja sepenuh hati mewakili rakyat, bukan anggota DPR yang haus akan rasa hormat.
Kedua, berbekal sumber daya manusia anggota Dewan yang jauh lebih baik daripada DPR lalu,bkita harapkan lebih kritis menjalankan fungsi fungsi legislatif dari proses legislasi di parlemen; pengajuan hak hak DPR seperti hak inisiatif, hak angket, hak tanya, hak untuk melakukan investigasi, hak bujet, dan sebagainya benar-benar dijalankan secara akademis dan politis.
Ketiga, kita tidak ingin para anggota Dewan yang baru terjeremus ke dalam kubangan politik uang seperti yang pernah dialami oleh sebagian kecil para anggota Dewan di masa lalu yang bermuara pada persoalan kasus korupsi. Kita juga tidak ingin kursi-kursi ruang sidang parlemen, baik sidang paripurna, sidang komisi-komisi di DPR, rapat rapat dengar pendapat umum, rapat-rapat panitia kerja maupun rapat-rapat panitia khusus terasa kosong sehingga menimbulkan cibiran dari masyarakat terhadap para anggota Dewan terhormat.
Refafi menambahkan, ada beberapa model sistem perwakilan yang perlu dipertimbangkan para anggota dewan. Satu hal yang pasti ialah janganlah para anggota Dewan ini mendudukkan dirinya lebih sebagai perwakilan politik partai atau kelompoknya yang menafikan perwakilan politik rakyat. Para anggota Dewan juga sepatutnya tidak menempatkan dirinya sebagai wali, yakni merasa dirinya dapat membuat keputusan terbaik bagi rakyat tanpa mereka sendiri berbicara kepada rakyat secara langsung mengenai aspirasi-aspirasi politik rakyat.
"Nurani para anggota Dewan sebaiknya sesuai dengan hati nurani rakyat yang mereka wakili, bukan menempatkan kepentingan dirinya setingkat lebih tinggi daripada kepentingan rakyat. Kinerja para anggota Dewan tentunya akan terus menjadi sorotan masyarakat karena semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin ia menjadi fokus bidikan perhatian rakyat," ucapnya.
Ia juga meminta para anggota Dewan berkaca pada ketokohan politik para anggota Dewan di awal kemerdekaan. Mereka begitu gigih memperjuangkan nasib rakyat. Mereka lebih menempatkan dirinya sebagai seorang negarawan ketimbang politisi. Mereka bukanlah orang-orang muda yang ingin cepat meraih kesuksesan materi tanpa berkeringat. Mereka juga menghormati konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Meski berbeda ideologi dan kepentingan politik, Refafi menyebut, kepentingan masyarakat NTT jauh lebih didahulukan ketimbang kepentingan diri, kelompok, dan partainya. Bersikap egois dalam memperjuangkan cita-cita politik rakyat bukanlah suatu yang ditabukan asalkan musyawarah dan mufakat tetap dijaga dan tujuan bersama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta berkeadilan tetap diutamakan.
"Institusi-institusi politik kita kini memang masih perlu dikembangkan, termasuk pemilihan umum dan institusi DPR. Tanpa itu, perubahan demokrasi kita dari konsolidasi demokrasi menuju ke kematangan berdemokrasi tak akan terjadi. Antara masa lalu dan masa kini bukanlah suatu rentang waktu yang terpisah, melainkan jaringan kesinambungan dan perubahan. Kesinambungan institusionalisasi politik bersendi pada konstitusi dan ideologi negara Pancasila tetap kita pertahankan, sementara perubahan politik ke arah yang lebih baik juga patut kita perjuangkan," ungkapnya.
Ia mengatakan, rumusan mengenai ke mana arah perjalanan Provinsi NTT kita ke depan merupakan keniscayaan yang harus dibuat oleh para anggota Dewan periode ini karena antara masa lalu adalah masa dinamika politik dan ekonomi nasional yang begitu dahsyat akan berlangsung sebagai akibat dari penerapan globalisasi ekonomi nasional yang semakin membahana. Tanpa persiapan yang matang, Provinsi kita akan menjadi Provinsi pecundang yang selalu kalah dalam persaingan politik dan ekonomi nasional.
"Keteguhan hati para anggota Dewan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat di tengah dahsyatnya dinamika ekonomi internasional, merupakan titik awal yang baik.Namun semua ini juga harus dilakukan secara elegan tanpa membuat masyarakat menjadi ketakutan menghadapi masa depan yang sudah di depan mata. Antara para anggota Dewan dan rakyat yang memilih mereka sepatutnya tetap ada komunikasi politik yang baik karena tanpa itu harapan menuju demokrasi yang lebih matang tak akan terjadi", sebut calon Gubernur NTT itu.
Kematangan berdemokrasi bukanlah tujuan akhir dari perjuangan politik kita, tetapi, dan lebih penting dari itu, menurut dia, ialah bagaimana melalui jalan demokrasi yang kita pilih ini rakyat NTT menjadi tuan di negeri sendiri dan bukan menjadi Provinsi kuli. Nuansa politik kita juga sepatutnya sensitif pada perkembangan politik domestik, regional dan nasional. Di sini kita harapkan tingkat pendidikan yang diraih para wakil rakyat bukanlah sekadar pajangan kertas yang tidak bermakna, melainkan ilmu yang dapat mereka gunakan untuk menyelesaikan persoalan di tengah dinamika nasional.
Ikatan emosional di antara kita dan para wakil rakyat tetap harus dijaga. Jangan sampai rakyat berpandangan bahwa demokrasi identik dengan democrazy yang lebih mengutamakan kegilaan untuk mengungkapkan pendapat atau kebebasan tanpa dibatasi oleh tanggung jawab untuk membangun kebersamaan di dalam bingkai nasionalisme Indonesia. Kita berharap apa pun bentuk kepemimpinan kedepan, para anggota Dewan harus tetap bersuara lantang memperjuangkan kepentingan rakyat.
Meskipun para anggota Dewan terikat pada aturan main politik nasional nanti, janganlah itu mengerdilkan para anggota Dewan untuk membela kepentingan rakyat. Antara legislatif dan eksekutif harus tetap ada checks and balances. Tanpa itu, ini pertanda senjakala bagi demokrasi. Kita tentunya takkan setuju pada terjadinya lingkaran setan dalam sistem politik NTT yang berputar antara demokrasi, dominasi politik oleh kekuatan politik tertentu dan otoriterisme. Renungan politik ini perlu dicamkan oleh para anggota Dewan kita yang memiliki 59 kursi di seluruh kabupaten di Provinsi NTT.
Tak cuma itu, Hanura di NTT telah menempatkan perempuan pada posisi mitra yang sederajat dengan para politikus laki-laki. Tiada salahnya jika kita banyak berharap pada terjadinya mukjizat politik, yakni DPR kini lebih baik dari yang sebelumnya. Ajakan untuk saling asah,asih, asuh antara politisi tua dan politisi muda bukanlah impian semusim. Jika ini benar-benar terjadi, betapa indahnya demokrasi kita yang berlangsung di parlemen mendatang.
"Gunakanlah hati nurani untuk memperjuangkan nasib rakyat kebanyakan yang masih berada di jurang kemiskinan dan kebodohan, agar mereka dapat terangkat ke status sosial ekonomi yang lebih baik. Untuk itu, mari kita berikan ucapan selamat datang kepada para anggota Dewan kita periode 2024-2029 sembari kita tuntut mereka untuk meningkatkan kualitas Partai kita," tutupnya. (**)