Gubernur Maluku Resmi Melarang Mudik Apa saja instruksinya? Simak disini

Gubernur Maluku Resmi Melarang Mudik Apa saja instruksinya? Simak disini

MBD.Spektrum-ntt.com. Pemerintah Provinsi Maluku mengeluarkan surat edaran nomor 451—52 tahun 2021 tentang peniadaan mudik hari raya idul fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran Corona virus disease 2019 (COVID-19) selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah di provinsi Maluku.

 

Peniadaan mudik ini didasarkan pada peraturan menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2021 dan surat edaran kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku ketua satuan tugas penanganan Covid-19 nomor 13 tahun 2021 tanggal 07/04/2021.

Berikut ini beberapa instruksi dalam surat edaran tersebut :

1. Untuk sementara mudik di tiadakan bagi masyarakat yang menggunakan Moda transportasi darat, laut dan udara lintas kabupaten/kota/provingsi /Negara.

2. Perjalanan orang selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, yaitu bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 (dua) orang 

3. Pelaku perjalanan orang lintas kota/kabupaten/provinsi selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) sebagai persyaratan melakukan perjalanan 

4. Sarana transportasi laut khusus penumpang dilarang beroperasi mulai tanggal 6 s/d 17 Mei 2021, kecuali: 

a. kapal penumpang yang melayani pemulangan tenaga kerja Indonesia; 

b. pekerja migran dan WNI yang terlantar dari pelabuhan negara perbatasan; 

c. pergantian awak kapal; 

d. kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran lokal satu kecamatan, kabupaten, provinsi dengan ketentuan persyaratan yang berlaku; 

e. kapal penumpang yang melayani transportasi antar-pulau khusus bagi TNI, POLRI, ASN, dan tenaga medis yang melaksanakan tugas; 

f. kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran di daerah perintis dan daerah tertinggal, terpencil, terluar maupun daerah perbatasan; dan 

g. kapal penumpang dapat beroperasi untuk mengangkut barang logistik yang meliputi barang pokok dan peralatan medis, obat-obatan, dan barang esensi lainnya. 

Sadangkan untuk peraturan lainnya masih tetap sama sesuai ajuran dari ketua satuan tugas penanganan Covid 19 nomor 13 tahun 2021 tanggal 07/04/2021.

Surat edaran gubernur ini mulai digunakan dari tanggal 26/04 dan akan berakhir pada 24/05/2021.