Gubernur Viktor Laiskodat Resmi Dilaporkan Cipayung Kota Kupang ke Polda NTT

BAGIKAN

SPEKTRUM-NTT| KUPANG - Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dilaporan aliansi Cipayung plus Kota Kupang ke Polda NTT atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan(Prokes) yang terjadi pada 27 Agustus 2021 lalu di desa Otan, pulau Semau Kabupaten Kupang. 

Laporan gubernur NTT ini, tertuang dalam surat Nomor : STTL/267/lX/1.24/2021/SPKT POLDA NTT tertanggal 2 September 2021 yang ditandatangani  Ajun Komisaris Made Mudana selaku Kepala pada kantor tersebut.

Pasal yang dikenakan, Pasal 93, CIU no.6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, TIDAK DIKETAHUI Pasal 5 dan 14 1-JU No. 4 tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular jo. pasal 216 ayat 1 KUHP. 

Laporan aliansi Cipayung plus ini diwakili ketua PMII cabang Kupang, Ikhwan Syahar. Dalam laporan diuraikan kronologi kejadian yakni pada hari Jumat, 27-08-2021 sekira Pukul 10.00 wita di Pantai Otan, Semah Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur pelapor atas nama Ikhawan Syahar dari Aliansi Cipayung plus Kota Kupang melaporkan terlapor atas nama Viktor Bungtilu Laiskodat, CS. 

Laporan ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/267/lX/2021/SPKT/POLDA NUSA TENCGARA TIMUR tanggal 02 September 2021.

Sebelumnya aliansi Cipayung plus Kota Kupang ini telah melakukan laporan beberapa hari lalu. Namun laporan itu ditolak Polda NTT karena dinilai bukan ranahnya pihak kepolisian. Aliansi yang terdiri dari enam elemen mahasiswa ini kemudian, kembali mendatangi mapolda NTT dengan menggelar aksi demonstrasi untuk mendesak Polda NTT menerima laporan tersebut. Aksi demonstrasi yang dilakukan pada, 2 September 2021 siang ini berlangsung kurang lebih lima jam. Massa aksi sempat memblokade ruas jalan didepan mapolda NTT sehingga kendaran yang melewati jalan itu terpaksa diahlikan ke jalur alternatif oleh aparat kepolisian yang berjaga. Massa aksi juga sempat terlibat cekcok dengan sekelompok pengguna jalan. Ketegangan antara massa aksi dengan sekelompok orang yang diduga preman ini berhasil diredam anggota kepolisian yang berjaga di lokasi. Perwakilan massa aksi akhirnya bertemu Kabid Humas Polda dan melakukan dialog hampir dua jam di ruang Kabid Humas. Polda NTT pun menerima laporan yang dilayangkan aliansi Cipayung plus Kota Kupang. 

Dalam tuntutannya, aliansi Cipayung plus Kota Kupang menyampaikan sejumlah hal; 

1. Mendesak Kepolisian Daerah NTT untuk segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di pulau Semau sesuai dengan pasal 216 KUHP ayat 1, pasal 510 KUHP, pasal 5 dan 14 UU nomor 04 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. 

Selanjutnya, pasal 93 UU nomor 06 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, pasal 15 ayat 5 PERGUB NTT nomor 26 tahun 2020 tentang tata normal baru di provinsi NTT, dan PERKAPOLRI nomor MAK/02/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran covid-19. 

.2 Mendesak kepolisian daerah NTT untuk menerima laporan yang dibuat oleh kelompok Cipayung plus maupun berbagai elemen masyarakat lainnya. 

3. Mendesak Kapolda NTT untuk mencopot Kabid Humas Polda NTT sesuai dengan amanah pasal 13 (1) PERKAPOLRI nomor 06 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dan PERKAPOLRI nomor MAK/02/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran covid-19.

4. Mendesak gubernur NTT untuk segera meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat NTT dan mengklarifikasi masalah yang terjadi di Pulau Semau, desa Otan Kabupaten Kupang, dalam kurun waktu 2x24 jam.

Aliansi Cipayung juga mengancam akan mengambil langkah selanjutnya jika, poin tuntutan yang disampaikan tidak dilaksanakan. Diketahui, enam elemen dalam aksi kali ini terdiri dari GMKI, HMI, PMII, GMNI, PMKRI dan IMM. (ahk) 

Youtube Spektrum-ntt TV

LIVE TV ONLINE

Komentar

wave

Tekan ESC untuk menutup