Hati-Hati Ini sanksi Berat Bagi Mereka Yang Palsukan Sertifikat Vaksin  Untuk Perjalanan

JAKARTA. Spektrum-ntt.com || Vaksinasi Covid-19 menjadi hal yang penting untuk  dilakukan.  selain  untuk menjaga kesehatan diri, hal ini dilakukan sebagai syarat dalam melakukan segala sesuatu sebagai aktivitas warga.

Berbagai peraturan dikeluarkan oleh pemerintah   yang mewajibkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi sebelum melakukan sebuah perjalanan.  hal ini dapat  kita temukan saat diberlakukannya  Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. 

Pemberlakuan vaksin dan memiliki kartu vaksin adalah syarat untuk masyarakat melakukan perjalanan baik itu transportasi darat, udara, laut, dan juga diterapkan dalam beberapa  wilayah di Indonesia.

 Sehingga dalam pratiknya ada beberapa modus kejahatan baru dengan pemalsuan dokumen sertifikat vaksin Hal ini dapat dilihat dari beberapa pemalsuan vaksin yang beredar.  yang telah diamankan oleh kepolisian.

Mengenai pemalsuan dokumen sertifikat vaksin,  dalam surat edaran yang dikeluarkan  Kementerian Perhubungan  diantaranya SE 58/2021 yang mengatur tentang transportasi darat,  SE 56/2021 dan juga SE 59/2021  yang intinya berisi tentang  pemalsuan sertifikat vaksin dan juga surat keterangan negatif covid-19 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan UU yang ada. 

pemalsuan dokumen tersebut   yang juga telah diatur dalam UU No 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik  yang diubah  oleh UU nomor 19 tahun 2016  tentang informasi transaksi Elektronik (UU ITE).

 dalam pasal 51 ayat (1) UU ITE  dengan jelas mengatur tentang ancaman pidana terhadap  perbuatan  yang dikategorikan dalam pasal 35.  dikatakan bahwa "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).". Yang mana pasal 35 menyebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik." 

Hal ini juga diatur dalam KUHP pasal 263 tindak pidana pemalsuan surat. 

 Berdasarkan uraian singkat di atas, masyarakat harus lebih berhati-hati dan sadar akan segala perbuatan melanggar hukum sehingga kepentingan setiap orang dapat dengan baik dijalankan dan juga kepentingan aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

Pemalsuan sertifikat vaksin merupakan  sebuah tindakan pidana dan dapat diancam dengan sanksi penjara.  oleh sebab itu, masyarakat harus tetap  mendukung pemerintah untuk dengan cepat terciptanya kekebalan kelompok atau “herd immunity” (**/red

 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pakai Sertifikat Vaksin Covid-19 Palsu Ancamannya Penjara, Simak Aturannya"

 

Editor : Eppy Manu 

Youtube Spektrum-ntt TV

LIVE TV ONLINE

Komentar

wave

Tekan ESC untuk menutup