Jika Terbukti, Tindakan Tim Satgas Covid Sikka Atas Eman Manda Masuk Kategori Pelanggaran HAM

SIKKA.spektrum-ntt.com || Kasus dugaan tindak pidana pengeroyokan terhadap Emanuel Manda oleh Tim Patroli Satgas Covid-19 Sikka telah masuk tahap penyidikan.

Pihak penyidik sendiri belum juga menetapkan siapa pelaku dari 24 petugas yang bertugas saat terjadinya insiden 6 Juli 2021 lalu hingga menyebabkan luka di pelipis kanan serta lebam di wajah Emanuel Manda.

Pegiat HAM Sikka, Jhon Bala, SH., dihadapan Awak Media (26/7/2021) mengatakan, jika terbukti, dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut tidak hanya merupakan bentuk pelanggaran pidana, tetapi juga merupakan tindakan pelanggaran HAM.

Dalam perspektif hukum (HAM), dugaan penganiayaan ini bukanlah peristiwa hukum biasa yang hanya terjadi secara horizontal antara warga masyarakat. Peristiwa ini mengadung dimensi struktural, karena ada relasi vertikal antara aparat negara (Tim Patroli Satgas Covid 19 Sikka) sebagai terlapor dan warga masyarakat sebagai terduga korbannya.

Dikatakan, Kewajiban Negara Dalam HAM yakni Negara (Pemerintah) memiliki kewajiban dan tanggung-jawab melindungi, memajukan, menegakan, menghormati dan memenuhi HAM warga negaraanya.

Secara eksplisit tercantum dalam:
Pasal 30 Pernyataan Umum PBB Tentang HAM 1948: Tidak sesuatu pun di dalam deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Deklarasi ini.

Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik: Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Pasal 28 g ayat (4) UUD 1945: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

UU No. 39/1999 tentang HAM:
Pasal 8: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 71: Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Dikatakan, pelanggaran HAM terjadi apabila pelaku yang melakukan kekerasan adalah aparat negara. Sedangkan antar individu itu kasus pidana biasa. Biasanya, pelanggaran HAM terjadi dalam 2 bentuk yakni bentuk pasif (by Omrsen dan bentuk aktif by comesen).

Terhadap kasus Emanuel Manda, dugaan By Omesen dilakukan secara struktural (pimpinan tim) dengan membiarkan tindak pidana terjadi. Sedangkan dugaan by comesen artinya terduga pelakunya adalah anggota Tim Patroli Satgas Covid 19 Sikka.

Setiap pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dalam kategori bukan pelanggaran HAM berat, pertanggungjawaban hukumnya diadakan di hadapan peradilan umum.

Sedangkan pelanggaran HAM berat (genosida dan kejahatan kemanusiaan)-Terstruktur, Sistematis, dan Meluas, pertanggungjawaban hukumnya diadakan di peradilan HAM berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan HAM.

"Dengan demikian, kasus ini tidak boleh dianggap sebagai bentuk pidana biasa, sebab unsur unsur yang menjurus ke pelanggaran HAM tampak ada. Kita berharap agar kasus ini bisa ditangani secara prosedur, terutama penetapan tersangka segera dilakukan," ungkapnya.

Youtube Spektrum-ntt TV

LIVE TV ONLINE

Komentar

wave

Tekan ESC untuk menutup