Malaka, Spektrum-ntt.com|| Pemerintah Desa (Pemdes) Wederok, Kecamatan Weliman - Kabupaten Malaka dinilai gagal dalam beberapa aspek. Jumat, 05 Agustus 2021.
Seperti yang disampaikan oleh Frengki Bere (warga masyarakat) kepada media bahwa,"Sistem Pemerintahan di masa pimpinan Kepala Desa Virgilius Tahu Nahak ini gagal dalam beberapa aspek. Karena sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat desa setempat rupanya hampir tidak ada titik terangnya", ujar Frengki.
Lebih lanjut Frengki mengurai bahwa,"Alasan dikatakan gagal karena dalam pelaksanaan roda pemerintahan di desa ini, kami selaku masyarakat tidak dilibatkan sama sekali dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Sebagai contoh; ketika pihak Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Dusun (MUSDUS), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSREMBANGDES) serta kegiatan lainnya", tambah Frengki.
"Bagaimana kami yang nota benenya adalah warga desa ini bisa tahu bahwa dalam Pemerintah Desa itu Alokasi Dana sekian ?n kegiatan di dalam desa itu menelan anggaran sekian rupiah?", tandas Frengki Bere.
"Jika penerapan sistem tidak transparansi seperti ini? Maka jangan harap desa Ini akan maju dan masyarakatnya akan sejahtera. Sebab fungsi kontrol dari masyarakat dalam pengelolaan keuangan di desa ini sama sekali tidak ada".
Sedangkan kita semua tahu bersama bahwa masyarakat juga punya hak dan diberi wewenang oleh UU untuk ikut mengawal jalannya konstitusi di republik Ini salah satunya ikut mengawasi keuangan ditingkat desa bersama BPD", pungkas Frengki Bere.
Frengki Bere pun mendaraskan bahwa,"akhir-akhir ini Desa Wederok sedang disorot oleh beberapa media online terkait persoalan-persoalan yang ada. Diantaranya:
1. Masalah BLT-DD yang masih belum tuntas,
2. Masalah PUNGLI yang dilakukan oleh oknum bendahara desa sendiri,
3. Masalah Pinjaman Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang bunganya masih belum dikembalikan oleh Kepala Desa dan beberapa Aparat Desa. Masih ada kasus lainnya yang belum pasti proses penyelesaiannya bahkan hingga saat Ini.
Mengenai polemik PUNGLI yang dilakukan oleh oknum bendahara desa,
masyarakat setempat merupakan korban PUNGLI ini mengaku sangat sesalkan tindakan oknum bendahara desa ini. Bahkan mengancam kasus ini akan dibawa ke jalur hukum (sesuai dengan pemberitaan sebelumnya).
Sementara Bendahara BUMDES, Metriana Nahak ketika dihubungi media Via telepon membenarkan info pinjaman dari BUMDES kepada Kepala Desa dan Aparat desa lainnya.
"BUMDES Wederok ini berdiri sekitar Bulan Juli 2019 dengan disertakan dengan Anggaran Perdananya adalah sebesar 80Juta", jelasnya Bendahara BUMDES.
Lebih Lanjut Bendahara Ini Menjelaskan Bahwa Untuk Penyertaan Modal 80 Juta Tersebut Memang dibelanjakan Untuk Beberapa Kegiatan.
"Untuk Dana 80 Juta itu dianggarkan sebagian untuk biaya operasional tambak, pembelanjaan inventaris desa berupa Laptop dan Printer (Laptop dan Printer digunakan untuk mengkalkulasikan keuangan BUMDES).
Sedangkan Untuk Kegiatan lainnya itu ada Post Simpan Pinjam (PSP) dan bahkan diperkirakan sekitar puluhan juta yang sementara beredar ditangan masyarakat (Peminjam).
"Sekitar 54 juta saat ini sedang beredar ditangan masyarakat dan 54 Juta itu sudah kami SPJnya di bulan Maret 2021 dan keuntungan kami sebesar 21.Juta", jelas bendahara BUMDES.
Ketika ditanyai lebih lanjut terkait alasan apa yang membuat Kepala Desa sendiri bahkan bersama Staf berbondong-bondong untuk ikut meminjam uang dari BUMDES Ini?
Metriana pun menjelaskan bahwa,"sebenarnya secara aturan pinjam meminjam tidak apa-apa. Sebab waktu itu pihaknya berpikir untuk memberikan pinjaman dengan menaruh harapan bahwa pinjamannya pasti akan dikembalikan (dapat keuntungan bunga pinjaman). Lalu disisi lain kami juga beban perasaan " sahut Bendahara ketika ditanyai wartawan media.
Sementara terkait kasus PUNGLI yang lagi marak bendahara desa belum berhasil dikonfirmasi oleh wartawan hingga berita ini diturunkan. **(Tim).