ENDE-Spektrum-ntt.Com || Ketua komisi 1 DPRD kabupaten Ende Muhamad Orba Kamu Ima di kediamannya pada Rabu 16/06/2021 Kepada Awak media dirinya membuka suara terkait dengan pelayanan publik di semua Instansi yang ada di kabupaten Ende, terlebih khususnya Dinas Dukcapil.
Muhamad Orba Kamu Ima, mengatakan selama ini sudah banyak rapat dengar pendapat dengan pihak instansi Dukcapil membahas mengenai menejemen pelayanan dan penguatan kelembagaan, seperti kapasitas pegawai sehingga dari sisi SDM betul-betul memenuhi persyaratan."Secara menejemen kelembagaan kita melihat sudah sedikit perubahan, tetapi belum signifikan. karna belum diikuti dengan penguatan kapasitas pengelolaan kenierja dari Sumber daya manusia yang ada" Jelasnya
Hal ini dirinya mengatakan Masih banyak keluhan yang dirasakan oleh pihak masyarakat dengan buruknya pelayanan, "ada delapan area Reformasi Birokrasi yang di dengun-dengunkan oleh presiden Indonesia Jokowi Dodo. yang di namakan Birokrasi yang berorientasi pelayanan yang tercantum di UU No 25 tahun 2009 tentang bagaimana tingkat kepatuhan terhadap pemerintah yang menyediakan layanan publik", ujarnya.
Sementara itu Ketua komisi I DPRD kabupaten Ende ini menjelaskan bahwa ada dua hal penting yang mestinya di aplementasi oleh instansi tersebut, pertama penguatan kelembagaan dan menejemen pelayanan publik, sehingga nantinya tetap berkesinambungan dengan fasilitas dan sarana-prasarana dan lain sebagainya.
yang kedua terkait dengan penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan, maka harus betul-betul koreksi siapa yang harus di tempatkn di gardan terdepan yang berhadapan langsung dengan pelayanan masyarakat.
ini semua bagian dari strategi pelayanan yang harus dilakukan oleh semua instansi yang di tugaskan untuk pelayanan publik berkaitan dengan Birokrasi yang berorientasi pelayanan, ada juga indikator penilaian produk atministrasi jasa pelayanan.
Secara teori tentu ada juga fariabel penilaian, dan indikator penilaian, kalau fariabel penilaian di situ ada yang namanya standar pelayanan, kemudian di setiap produk pelayanan yang berisi sarat, biaya, jangka waktu, penyelesaian, prosedur, dan hal-hal yang bersifat umum yang berlaku di semua atministrasi pelayanan publik. tuturnya
Politisi Gerindra ini juga menjelaskan bahwa ada sepulu fariabel yaitu, standar pelayanan, makmur pelayanan, pengelolaan pengaduan, sarana-prasarana, sampai dengan pelayanan khusus, ini sangat fundamental selama ini belum bisa di penuhi oleh instansi atau lembaga tersebut. supaya kedepan lebih objektif jangan sampai ini belum klir kita sudah tagi Janji maka ini yang kita dorongkan kepada pihak pemerintah.
Hal ini dirinya mengharapkan apa bila untuk mengurangi beban kerja dari Dukcapil, kalau boleh di delegasikan sebagian kewenangan baik di tingkat Camat, maupun di tingkat Desa terkait dengan validasi syarat-syarat atministrasi sehingga mengurangi beban kerja dari Dukcapil itu sendiri. Ungkap Muhamad Orba kamu Ima (**/red