SIKKA. Spektrum-ntt.com || Terhadap pos HPKD yang dipisahkan, fraksi partai Demokrat sejahtera menyoroti agar pemerintah mengusulkan pendapatan yang realistis.
Fraksi partai Demokrat Sejahtera menyoroti beberapa poin melalui pemandangan fraksi khususnya terhadap pendapat daerah khususnya pada pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, agar Pemda lebih teliti dan jeli untuk mengusulkan pendapatan yang realistis sesuai dengan kondisi terkini (19/11/20). Pernyataan ini disampaikan setelah mencermati pidato pengantar Bupati Sikka tentang RAPBD Sikka tahun anggaran 2021 serta beberapa buah RANPERDA, Rabu 18 November 2020 di ruangan sidang utama DPRD kabupaten Sikka.
Fraksi partai Demokrat Sejahtera menyesalkan usulan sebesar Rp 2.611.859.299 untuk tahun anggaran 2021 sama dengan perubahan APBD tahun 2020.
Fraksi partai Demokrat Sejahtera juga menyoroti kenaikan target pendapatan dari pos lain lain pendapat asli daerah yang sah dari semula Rp. 70. 856.307.000 naik menjadi Rp. 72.649.007.684 atau naik 2,53 porsen namun fraksi menyayangkan pada RAPBD tahun 2021 pemerintah malah hanya mengusulkan sebesar Rp. 69.596.470.000.
Fraksi partai Demokrasi sejahtera menyoroti pos belanja pegawai yang sebelumnya naik naik dengan beralasan penambahan pegawai justru di APBD tahun 2021 berkurang sebesar Rp. 438.320.601. 574 atau berkurang sebesar Rp. 14. 443.274.176. menurut fraksi partai Demokrat Sejahtera ini merupakan suatu kejanggalan.
Fraksi partai Demokrat Sejahtera juga memberikan apresiasi dan terimakasih atas kerja keras pemerintah terhadap pembangunan di Sikka sebelumnya dan rencana pembangunan infrastruktur kedepan seperti rencana pembangunan pelabuhan Very di kecamatan Paga.