ENDE .Spektrum-ntt.com ||Satuan Kerja (Satker) Kementerian Desa (Kemendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) kinerja Pendamping Desa di Kabupaten Ende yang berlangsung di aula kantor bupati Ende pada Senin (14/09/2020)
Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalisasi peran Pendamping Desa secara profesional dalam mendorong perencanaan dan penyaluran dana desa yang tepat waktu dan tepat guna
Demikian pernyataan ini disampaikan Dadang Kuswara, selaku Human Resource Departement (HRD) Satker Kemendes PDTT, kepada media ini usai melakukan kegiatan Monev di kantor bupati Ende pada senin (14/09/2020)
Dikatakan Dadang bahwa evaluasi dan monitoring untuk mengetahui sejauh mana persoalan yang dialami dilapangan, sehingga dengan persoalan ini akan menjadi bahan masukan dan diskusi kita di pusat nantinya
Sementara itu kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Albert Yani dalam sambutannya mengatakan kinerja pendampingan desa benar dirasakan belum maksimal karena masih kurangnya tenaga pendamping desa di Kabupaten Ende baik itu Pendamping Desa (PD) maupun Pendamping Lokal Desa (PLD)
"Kita akui bahwa PD dan PLD masih sangat kurang di kabupaten Ende, akan lebih efektif satu desa satu orang pendamping. Sekarang satu pendamping harus melayani tiga sampai empat desa, saya usulkan pendamping desa untuk Ende harus tambah,” Ungkap Kadis PMD Albert Yani
Dikatakan Yani selain tambahan tenaga, ia juga berharap adanya tambahan biaya operasional bagi pendamping desa mengingat kondisi topografi di Kabupaten Ende sangat sulit, dan ini sangat mempengaruhi kinerja para pendamping desa
Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar Propinsi NTT, Albert Magnus pada kesempatan yang sama mengharapkan terjalinnya sinergisitas antara pendamping dan pemerintah daerah
“Kita berharap para pendamping lebih giat dalam mendorong inovasi desa. Sebaliknya, pemerintah desa wajib memanfaatkan tenaga pendamping desa,” Ujar Magnus.
Menurut Magnus, ada kecenderungan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya menggunakan tenaga pendamping desa, sehingga terkesan pemerintah desa dan pendamping desa berjalan sendiri sendiri
“Dalam beberapa evaluasi kita temukan itu. Tenaga pendamping belum sepenuhnya diterima. Kita terus mendorong kolaborasi kinerja agar terjadi percepatan dalam pengelolaan dana desa,” Tutup Magnus(**/red
penulis A Aku Suka
editor EppyM photo istimewa