Wacana Pengurangan Tenaga Honorer di TTS Dinilai Kurang Tepat

Wacana Pengurangan Tenaga Honorer di TTS Dinilai Kurang Tepat

TTS. Spektrum-ntt.com || Fraksi PDIP dalam Paripurna bermartabat Rabu, /18/11/2020 menyoroti pemda TTS terkait surat edaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, Marthen Selan, SH, perihal pemberhentian tenaga honor dilingkup Pemkab TTS. Menurut Fraksi PDIP, berkurangnya anggaran sebesar Rp. 163.846.639.600 (Seratus enam puluh tiga milliard delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), tidak akan berpengaruh terhadap total belanja langsung yakni belanja pegawai di daerah.

Wakil ketua II DPRD TTS yang merupakan politisi asal Fraksi PDIP, Yusuf Nikolas Soru, A.md par, SE, yang di temui wartawan di ruang kerjanya Kamis, 19/11/2020 mengatakan bahwa telah ada klarifikasi bersama dalam Paripurna terkait surat edaran nomor : BU.059/203/XI/2020 yang telah di tandatangani oleh sekda dan yang di katakan bupati adalah pemberhentian hanya dilakukan pada tenaga honorer yang sudah tidak aktif lagi dan jarang masuk kantor demi mengurangi beban APBD.

Meski demikian Fraksi PDIP masih berpendapat bahwa berkurangnya transfer pusat ke daerah pada tahun 2021 yang akan datang tidak akan berpengaruh terhadap belanja langsung pegawai.

"Kalau evaluasi yang mau di lakukan pemda terhadap tenaga honorer adalah Untuk penertiban seperti pernyataan pak bupati yah kita setuju, tapi kalau alasannya karena berkurangnya transfer pusat ke daerah sebesar Rp. 163.846.639.600 akibat pandemi covid-19 maka itu kurang tepat. Karena pengurangan dana ini tidak berpengaruh terhadap belanja langsung. Semua PNS, honor, maupun kontrak itu anggarannya sudah masuk di belanja pegawai, dan justru pada belanja pegawai kita kasi kelebihan anggaran sebesar 1,5 persen. Sehingga di situ ada cadangan uang untuk ketika ada hal-hal penting di pakai jadi tidak ada soal. Tidak ada hubungan kekurangan Rp. 163 millyard dengan belanja pegawai tapi dia akan berkurang pada belanja program dan kegiatan," Jelas Yusuf Soru

Oleh karena itu, sebagai salah satu pimpinan DPRD TTS, Yusuf Nikolas Soru juga mengingatkan kepada pemda agar bijak dalam melakukan evaluasi sehingga tidak berpengaruh buruk terhadap kinerja kerja pemerintah ataupun tidak menimbulkan kegaduhan.

"Untuk evaluasi tenaga honorer yang mungkin sudah tidak di butuhkan lagi itu ranahnya pemda secara teknis dan kita tidak bisa sabotase tapi kita berharap pada evaluasi itu untuk tidak ada pemberhentian secara besar-besaran yang kemudian mengganggu kinerja pemerintah. Karena bagaimanapun teman-teman tenaga honor dan kontrak itu sangat di butuhkan di SKPD masing-masing, dalam melaksanakan program dan kegiatan keterlibatan mereka sangat di butuhkan. Jadi itu di evaluasi tapi jangan sampai secara besar-besaran sampai kemudian terjadi kegaduhan." Tegasnya.

Hingga berita ini di turunkan, wartawan belum berhasil mewawancarai sekda TTS terkait tindak lanjut dari keabsahan surat edaran yang di tanda tangani di Soe pada tanggal 03 November 2020.(**/red

 

penulis Mega

editor EppyM photo istimewa